Refleksi 20 tahun Reformasi: Membangun Koalisi besar Indonesia (Bagian 2)

Sebab Utama Kegagalan Negara: Institusi, Institusi dan Institusi!

Daron Acemoglu dan James Robinson, dalam sebuah buku berjudul Why Nations Fail: The Origins Of Power, Prosperity and Poverty menjelaskan bahwa kendala utama terwujudnya kemakmuran adalah  kondisi institusi politik dan ekonomi dalam sebuah negara. Kendala-kendala yang lain seperti keadaan geografis dan budaya memang mempengaruhi, tapi sekali lagi bukanlah yang utama. Bahkan juga bukan karena kebodohan para pemimpin atau politisi. 

Berbagai kebijakan ekonomi yang direkomendasikan organisasi internasional seperti IMF berikut pinjamannya bagi negara dunia ketiga seperti Indonesia seringkali hanya menambah beban hutang namun tidak menjadi solusi. Mubazirnya dana bantuan asing bukan melulu dipicu oleh tindak pidana korupsi, namun lebih dikarenakan kegagalan manajemen atau, yang lebih buruk lagi, dana asing itu menjadi lahan bisnis bagi organisasi-organisasi internasional yang mengelola dana tersebut.

Lalu bagaimana kondisi institusi politik dan ekonomi Indonesia? Institusi politik dan ekonomi hari ini dikuasai oleh elit, sebagian besar sumber dayanya dikuasai oleh kaum elit dan mengubahnya menjadi keuntungan untuk kaumnya sendiri. Ketimpangan di Indonesia yang tidak kunjung mengalami banyak perubahan sejak tahun 1998 hingga hari ini cukup menjadi indicator.

Azyumardi Azra, dalam sebuah opini berjudul 'Politik Korup' menggambarkan cacatnya demokrasi di Indonesia. Cacatnya demokrasi Indonesia terutama terkait pada kenyataan belum berkembangnya budaya politik (political culture) yang selaras dengan demokrasi. Kenyataan ini banyak terkait dengan parpol dan elite yang cenderung oligarkis dan menolak perbedaan internal sehingga sering berakhir dengan perpecahan. Budaya politik seperti ini kemudian menciptakan parpol yang tidak sehat. Parpol tidak bisa tumbuh sebagai organisasi politik modern dengan manajemen dan keuangan yang sehat.

Pendanaan parpol bergantung pada iuran anggotanya yang menjadi pejabat publik. Namun ada sumber dana utama yang lebih besar, yaitu dana yang datang dari "donatur" yang sarat dengan kepentingan bisnis dan politik. Donatur yang umumnya berasal dari dunia bisnis masuk ke parpol, baik di pusat maupun daerah. Donatur juga masuk melalui kandidat yang bertarung di pilkada atau pemilu. Donatur menjadi "investor" politik karena banyak kandidat tak memiliki dana yang memadai untuk membiayai proses politik, mulai pemilu legislatif, pilkada dan pilpres  yang terus berbiaya tinggi. Inilah politik transaksional yang menjadi salah satu akar pokok politik korup yang segera memunculkan korupsi politik.

(Bersambung)