Refleksi 20 tahun Reformasi: Membangun Koalisi besar Indonesia (Bagian 1)*

* Ditulis oleh: Andi Sitti Maryam (Aktivis Mahasiswa 1998, Alumni ITB)

20 tahun sudah berlalu sejak gerakan mahasiswa tahun 1998 menuntut reformasi kepemimpinan nasional dan perbaikan situasi akibat krisis ekonomi. Waktunya bernostalgia sekaligus melakukan evaluasi. Setiap bangsa di dunia ini mengalami sejarahnya masing-masing. Reformasi bahkan revolusi adalah keniscayaan dalam takdir perjalanan hidup sebuah bangsa. Namun apakah pergolakan politik itu berbuah pada perubahan politik yang fundamental? Atau hanya peralihan kekuasaan dari satu kelompok elit ke tangan kelompok elit lainnya yang tidak mengutamakan kemakmuran kecuali kemakmuran kelompok atau dirinya sendiri? 

Photo: Kompas

Mei 1998, saat itu saya sendiri adalah mahasiswa semester kedua di ITB. Komunitas aktivis mahasiswa di masa itu, hampir setiap hari membicarakan kondisi bangsa. Kami kerap melakukan aksi di dalam kampus, bahkan sejak tahun 1997 ketika saya baru beberapa bulan masuk ITB. Awalnya hanya sebagian kecil mahasiswa saja yang rutin berkumpul di sekitar lapangan basket dan boulevard ITB. Kami bergantian berorasi, sebagian bernyanyi atau membaca puisi sebagai ungkapan keprihatinan dan ekspresi ketidakpuasan dan kritik kepada pemerintah. Sebuah lagu berjudul 'Reformasi atau Revolusi' tercipta di tengah penghayatan saya terhadap kondisi saat itu. Salah satu liriknya berbunyi,

"Terdesak kita terdesak, tertindas di negeri sendiri..."
"Dua pilihan harus kita jalani, reformasi atau revolusi..."

Waktu terus berjalan, gelombang aksi semakin besar. Puncaknya di mulai sejak bulan April tahun 1998. Aksi-aksi mahasiswa ITB kemudian berjumlah sangat banyak. Ratusan bahkan ribuan mahasiswa memenuhi ruas jalan Ganesha dan jalan-jalan sekitarnya. Kesadaran akan keniscayaan perubahan kala itu ada di dada banyak orang. Tidak hanya di Bandung dan Jakarta, gerakan mahasiswa 1998 menyebar di hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Dukungan berbagai elemen di masyarakat kami rasakan meluas.

Bagaimanapun gerakan mahasiswa saat itu pantas dikenang sebagai gerakan yang lantang menyuarakan nurani rakyat dan mampu berperan sebagai gerakan yang efektif menekan penguasa. Tanggal 21 Mei 1998 akhirnya Presiden Soeharto turun dari jabatannya, rezim orde baru runtuh. Salah satu tuntutan mahasiswa tercapai. Namun setelah 20 tahun berlalu, benarkah substansi cita-cita reformasi juga telah tercapai?

Stagnansi di berbagai bidang (jika tidak ingin disebuat kegagalan) kita sebagai sebuah bangsa pasca reformasi 1998 adalah hasil pengelolaan negara selama kurun waktu 20 tahun ini. Saya tidak hendak 'hanya' menyalahkan pemerintah yang sekarang ini saja, tapi marilah kita introspeksi secara kolektif sebagai sebuah bangsa. 

Sayangnya diskusi di ruang-ruang publik hari ini, terutama di media-media sosial mayoritas hanya berisi perdebatan subyektif soal keberpihakannya pada figur politik tertentu atau pendapatnya pada peristiwa politik tertentu yang selalu berujung pada perdebatan antara pendukung si ini atau si itu. Dukung mendukung yang membabi buta ini bahkan dilakukan oleh akademisi atau masyarakat berpendidikan tinggi. Masyarakat terbawa pada cara berfikir yang kurang obyektif dan tidak substantif.

Fakta hari ini: Kemiskinan dan Lemahnya Daya Beli 

Menurut data BPS ada 28 juta rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dimana definisi garis kemiskinan menurut Pemerintah Indonesia pada Maret 2016 adalah perdapatan per bulan (per kapita) sebesar Rp. 354.386,- (atau sekitar USD $25). Seseorang dengan pendapatan per bulan sebesar Rp 400.000,00 atau Rp 500.000,00 mereka hanya sedikit saja berada di atas garis kemiskinan menurut garis kemiskinan nasional. Tapi kualitas hidup macam apa yang dimiliki seseorang dengan pendapatan per kapita per bulan sebesar Rp 400.000,00 atau Rp 500.000,00. Standar hidup yang sangat rendah, bahkan untuk pengertian orang Indonesia sendiri. Tanpa perlu kita bandingkan dengan penduduk negara-negara maju.

Jika kita bandingkan dengan definisi garis kemiskinan global (yaitu penghasilan perkapita USD $2 per hari atau USD $60 per bulan), maka jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan akan bertambah 65 juta jiwa. Ini menunjukkan bahwa hampir separuh rakyat Indonesia hidup miskin menurut definisi garis kemiskinan global atau hanya sedikit saja di atas garis kemiskinan nasional.

Selain persoalan kemiskinan, ketimpangan ekonomi di Indonesia juga sangat serius. Meskipun terdapat pertumbuhan sebesar 15 persen sejak reformasi tahun 1998. Namun hanya 10-20% dari seluruh rakyat di Indonesia yang menikmati pertumbuhan tersebut (Data Bank Dunia). Rakyat di lapisan bawah hampir tidak merasakan perubahan kesejahteraan. Meskipun jumlah kelas menengah baru bertambah banyak, namun sesungguhnya mereka adalah kalangan yang rentan terhadap krisis. Patut dipertanyakan, angka-angka pertumbuhan itu untuk siapa? Jelas bukan untuk mayoritas penduduk negeri ini. Inilah ciri sebuah negara yang dikuasai oleh segelintir elit, baik secara politik maupun ekonomi.

Hari ini kita dibuai oleh berita tentang pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat. Pemerintah telah merasa melakukan prestasi dengan angka-angka pertumbuhan itu. Namun marilah kita memandang situasi menurut kacamata rakyat kebanyakan di pasar-pasar dan warung-warung kopi. Harga-harga terus melambung sedangkan daya beli rendah. Kasus stunting atau kurang gizi kronis yang dialami 37% balita di Indonesia adalah cermin kemiskinan dan rendahnya daya beli. Jika untuk kebutuhan dasar saja rakyat kita kekurangan apalagi untuk membeli kebutuhan-kebutuhan sekunder? 

Dalam hal pengangguran angkanya semakin parah. Jumlah pengangguran tahun 1998 di Indonesia angkanya di kisaran 5,5 juta. Namun kini angkanya di kisaran minimal 10 juta pengangguran, hampir dua kali lipat sejak tahun 1998. Itupun dengan standar pengukuran bahwa pekerja paruh waktu dan musimam dianggap bekerja atau bukan pengangguran, padahal secara umum dalam kesehariannya mereka lebih banyak tidak bekerja. Ditambah membanjirnya tenaga asing di Indonesia bahkan untuk tenaga kasar, dimana keberpihakan pemerintah pada rakyatnya sendiri?

(Bersambung)